Koperasi Desa Merah Putih Rawan Korupsi, Apa yang Harus Dilakukan?
JAKARTA,quickq加速器安装包 DISWAY.ID--Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih) kini tengah menjadi perhatian bagi kalangan Pengamat dan Ekonom.
Pasalnya, implementasi program ini harus diiringi dengan pengawasan ketat mengingat maraknya kasus penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa.
BACA JUGA:LPDB Siap Dukung Koperasi Desa Merah Putih untuk Kemajuan Ekonomi Desa
BACA JUGA:Koperasi Desa Merah Putih Akan Pakai Dana APBN dan APBD, Ekonom Khawatirkan Hal Ini
Hal serupa juga diungkapkan oleh Pengamat Kebijakan Publk dan Ekonomi I Dosen FEB UPNVJ I Eks-OECD Advisor for Indonesia, Freesca Syafitri.
Menurutnya, hal ini juga didasari oleh laporan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyebutkan bahwa hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 1.200 kasus Korupsi dana desa yang melibatkan kepala desa dengan total kerugian negara mencapai lebih dari Rp 4,5 triliun.
"Fenomena kasus korupsi tersebut menjadi penuntut adanya strategi pengawasan yang komprehensif untuk memastikan koperasi desa dapat berfungsi secara optimal tanpa disalahgunakan oleh elit lokal," ucap Freesca ketika dihubungi oleh Disway pada Jumat 14 Maret 2025.
BACA JUGA:Kemenkop Optimis Koperasi Desa Merah Putih Akan Jadi Alat Revolusi Ekonomi Desa
BACA JUGA:Menkop Budi Arie Ungkap Perlunya Koperasi Desa Merah Putih
Dari sisi ekonomi sendiri, Freesca juga menambahkan bahwa koperasi desa harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
Kendati begitu, dirinya mengungkapkan bahwa rendahnya literasi keuangan di kalangan pengelola koperasi dan minimnya sistem akuntabilitas menjadi kendala utama.
"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 55 persen koperasi desa di Indonesia mengalami kesulitan dalam manajemen keuangan, yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing,” tutur Freesca.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Bakal Bentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70 Ribu Desa, Pakai Dana Desa
BACA JUGA:Kata Menkop Budi Arie Soal Pengesahan RUU Minerba: Peluang untuk Koperasi
- 1
- 2
- »
下一篇:7 Rekomendasi Taman di Jakarta Barat untuk Bersantai dan Berolahraga
相关文章:
- Beasiswa Bank Indonesia 2025: Cek Syarat, Kriteria, dan Cara Pendaftaran
- Cak Imin Yakin Kekurangan dan Kelebihan PKS
- Apa Saja yang Disunahkan di Tahun Baru Islam?
- 2025环境专业英国大学排名TOP5
- 7 Penyebab Rasa Nyeri di Kaki, Tak Cuma Gara
- Nasabah Bunuh Diri Diduga Terlilit Hutang Pinjol, AdaKami: Kita Menunggu Informasi Tambahan
- Kabar Menteri Tampar hingga Cekik Wamen, Jokowi : Setau Saya Tidak Ada, Masa Nyekik
- 2025QS世界大学设计专业排名TOP5
- Benarkah Suntik Putih dan Vitamin C Bisa Sebabkan Autoimun?
- Dolar Melemah, Greenback Tertekan Sinyal Merah The Fed
相关推荐:
- Partai Buruh Jadi Pilihan Gen Z untuk Revitalisasi Politik Indonesia
- Mengenal Pil Yaba, Jenis Narkoba yang Dipasok Fredy Pratama ke Indonesia
- UCL/AA/RMIT ...他一个人拿遍世界建筑名校offer!
- Meroket Rp23 Ribu, Harga Emas Antam Kini Dijual Rp1.894.000 per Gram
- FOTO: Wanita Penyintas Serangan Air Keras Jadi Model Lookbook
- Remaja Belasan Tahun Jalani Prosedur Filler, Memangnya Aman?
- Viral Aksi Pencurian di Mess Karyawan Restoran di Kembangan, Polisi Buru Pelaku
- 2025环境专业英国大学排名TOP5
- Pagar Laut Rugikan Rakyat Kecil, Serikat Nelayan NU Desak Pemerintah Batalkan PSN PIK 2!
- Viral Terekam CCTV, Pria Bertopi Gasak Uang Rp 3,3 Juta Milik Karyawan Restoran di Kembangan
- Gibran Cek Fasilitas Kesehatan untuk Program Makan Bergizi Gratis di 3 Lokasi Jakarta
- 7 Makanan Penghancur Kolesterol, Sehat dan Enak Dimakan
- Tanpa Disadari, 7 Hai Ini Bisa Pengaruhi Orgasme
- Mabes Polri Periksa 7 Saksi Kasus Pagar Laut Tangerang, Ada Kades Kohod?
- 7 Makanan Penghancur Kolesterol, Sehat dan Enak Dimakan
- 9 Buah yang Mengandung Kalsium, Sehat dan Menyegarkan
- Besaran Saldo Dana Bansos KJP Plus Februari 2025 yang Diterima Siswa, Kapan Cair?
- Besaran Saldo Dana Bansos KJP Plus Februari 2025 yang Diterima Siswa, Kapan Cair?
- Mau Liburan ke Turki dan Salat di Hagia Sophia? Kini Dikenakan Tarif
- Kemendiktisaintek Tegaskan Tukin Dosen ASN 2020